Perjudian di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan sosial, budaya, agama, dan sistem hukum negara. Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga era modern, berbagai bentuk perjudian telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, baik yang dilakukan secara tradisional maupun melalui sarana yang lebih terorganisasi. Namun, seiring perkembangan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, perjudian semakin dibatasi hingga akhirnya menjadi aktivitas yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia.

Pada masa situs togel online, praktik perjudian sudah dikenal di berbagai wilayah Nusantara. Beberapa bentuk permainan taruhan berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk permainan kartu, adu hewan, dan undian berhadiah. Pemerintah kolonial menerapkan aturan tertentu untuk mengendalikan kegiatan tersebut, terutama karena perjudian dapat menjadi sumber pemasukan sekaligus menimbulkan persoalan ketertiban sosial. Dengan demikian, pengaturan perjudian pada masa itu belum sepenuhnya mencerminkan larangan menyeluruh seperti yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai membangun sistem hukum nasional yang disesuaikan dengan dasar negara, nilai sosial, serta kondisi masyarakat. Perjudian kemudian menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian karena dianggap berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, konflik keluarga, tindak kriminal, dan gangguan ketertiban umum. Pandangan agama dan norma sosial yang berkembang di masyarakat juga turut memengaruhi sikap terhadap aktivitas perjudian.

Perubahan penting dalam sejarah pelarangan perjudian terjadi pada tahun 1974 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan ini menjadi salah satu landasan utama kebijakan pemerintah dalam membatasi hingga menghapus praktik perjudian di seluruh wilayah Indonesia. Dalam bagian pertimbangannya, pemerintah menyatakan bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. JDIH BPK+1

Undang-undang tersebut juga menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah terhadap perjudian. Jika sebelumnya pengaturannya masih berkaitan dengan ketentuan peninggalan kolonial, melalui UU Nomor 7 Tahun 1974 pemerintah secara tegas menetapkan arah kebijakan untuk menghapus segala bentuk perjudian. Selain itu, undang-undang tersebut memperberat ancaman hukuman dalam ketentuan pidana perjudian yang sebelumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Langkah berikutnya dilakukan pada tahun 1981 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan ini memperjelas pelaksanaan kebijakan penghapusan perjudian dengan melarang pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, baik yang berlangsung di kasino, tempat keramaian, maupun yang menggunakan alasan penyelenggaraan lainnya. Izin perjudian yang sebelumnya telah diberikan juga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak 31 Maret 1981. JDIH BPK+1

Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, pemerintah memiliki landasan yang lebih tegas untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan perjudian. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pihak yang menyediakan tempat atau fasilitas perjudian, tetapi juga mencakup aktivitas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian tanpa izin.

Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai perjudian juga mengalami penyesuaian melalui sistem hukum pidana nasional. Pada KUHP lama, larangan perjudian terutama dikenal melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Ketentuan tersebut menjadi dasar penindakan terhadap pihak yang menawarkan kesempatan berjudi maupun orang yang menggunakan kesempatan perjudian yang tidak memiliki izin.

Memasuki era digital, tantangan pemberantasan perjudian semakin berkembang. Kehadiran internet, telepon pintar, dan sistem pembayaran elektronik membuat aktivitas perjudian dapat dilakukan tanpa harus mendatangi tempat tertentu. Perjudian online kemudian menjadi persoalan baru karena penyelenggara maupun pemain dapat beraktivitas melalui platform digital yang jangkauannya melampaui batas wilayah.

Perkembangan teknologi tersebut mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyesuaikan upaya pengawasan. Penanganan perjudian tidak lagi hanya berhubungan dengan lokasi fisik, tetapi juga mencakup situs internet, transaksi keuangan, promosi digital, dan jaringan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perjudian.

Perubahan besar berikutnya terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP nasional ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan khusus mengenai perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi, menjalankan usaha perjudian, maupun menggunakan kesempatan bermain judi yang diselenggarakan tanpa izin. JDIH Kementerian Sekretariat Negara+1

Pasal 426 mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda paling banyak kategori VI bagi perbuatan perjudian tertentu yang dilakukan tanpa izin. Sementara itu, Pasal 427 mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori III bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana nasional tetap memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan maupun partisipasi dalam perjudian ilegal. JDIH Kementerian Sekretariat Negara+1

Sejarah pelarangan perjudian di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut terbentuk melalui proses panjang. Mulai dari pengaturan pada masa kolonial, pembentukan undang-undang setelah kemerdekaan, penertiban melalui peraturan pemerintah pada tahun 1981, hingga pembaruan hukum pidana pada era modern. Setiap perubahan menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman.

Alasan pelarangan perjudian juga tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum. Aktivitas ini dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti kehilangan pendapatan, penumpukan utang, konflik rumah tangga, serta gangguan kesehatan mental. Dalam kondisi tertentu, kebiasaan berjudi bahkan dapat membuat seseorang mengabaikan tanggung jawab pekerjaan dan kebutuhan keluarga.

Selain itu, perjudian ilegal sering kali berkaitan dengan risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Pada platform digital yang tidak memiliki pengawasan memadai, pengguna dapat menghadapi ancaman pencurian informasi, manipulasi transaksi, hingga penyalahgunaan rekening keuangan. Risiko tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya perlindungan masyarakat di era teknologi.

Dengan memahami sejarah pelarangan perjudian, masyarakat dapat mengetahui bahwa aturan yang berlaku saat ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perkembangan kebijakan hukum selama puluhan tahun. Pengetahuan mengenai dasar hukum tersebut juga penting agar masyarakat lebih memahami konsekuensi dari aktivitas perjudian dan tidak mudah menganggapnya sebagai kegiatan hiburan biasa.

Pada akhirnya, pelarangan perjudian di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik perjudian. Perkembangan teknologi mungkin mengubah cara perjudian dilakukan, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perjudian.